-
Discover
-
Spotlight
- Jelajahi Orang
SEPUTARMALUKU,AMBON – Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kamis, 19/11/2026.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Zulkarnain didampingi Ketua DPRD Maluku Tengah Herry Men Carl Haurissa, Wakil Ketua DPRD Zeth Latukarlutu dan Arman Mualo, Sekretaris Daerah Rakib Sahubawa, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah teknis.
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas.
Kegiatan tersebut bertujuan menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem pengawasan serta mencegah berbagai potensi praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Salah satu agenda penting dalam rakor tersebut adalah pembacaan komitmen bersama oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos. Pembacaan komitmen itu turut didampingi pimpinan DPRD kedua provinsi, para bupati dan wali kota, serta pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Komitmen bersama itu kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Maluku Tengah, Rahmat, S.H., M.Si., menjelaskan bahwa kehadiran Bupati bersama jajaran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut merupakan wujud keseriusan Pemkab Maluku Tengah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama, bukan hanya sebatas pemenuhan administrasi. Setiap perangkat daerah harus memastikan pengelolaan anggaran, pelaksanaan program, dan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Rahmat.
Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga pengawasan memiliki peran penting untuk memastikan setiap kebijakan serta program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Komitmen ini perlu ditindaklanjuti melalui langkah konkret di masing-masing perangkat daerah, mulai dari penguatan pengawasan internal, kepatuhan terhadap regulasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuannya adalah membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Dr. Kastorius Sinaga; Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E.; Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Dr. Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum.; Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, Dr. Setya Nugraja, S.E., M.I.B.A.; serta Sekretaris Utama LKPP, Herniawan, S.Si., M.P.
Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan serta pelayanan publik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih.