SEPUTARMALUKU,MASOHI – Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi yang selama ini menjadi sorotan masyarakat mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah.

Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry Men Carl Haurissa, yang dikonfirmasi menegaskan pihaknya akan terus mendorong upaya optimalisasi pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik dan maksimal.

"Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan hal penting yang perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, rumah sakit daerah menjadi salah satu fasilitas pelayanan publik yang memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat," tandas Haurissa saat momentum HUT Ke-69 Kota Masohi, Selasa, 03/11/2026.

Meski demikian, ia mengakui bahwa upaya pembenahan dan peningkatan pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kemampuan keuangan daerah. Karena itu, langkah optimalisasi RSUD Masohi akan diupayakan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran daerah.

Ia menegaskan, sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas yang perlu diperhatikan dalam kebijakan pengalokasian anggaran daerah. Hal ini mengingat pelayanan kesehatan berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.

"Selaku Ketua DPRD, Haurissa akan mendorong agar dukungan anggaran terhadap sektor kesehatan dapat menjadi bagian dari perhatian pemerintah, sehingga berbagai kebutuhan dalam peningkatan pelayanan rumah sakit dapat diupayakan," ujarnya.

Optimalisasi pelayanan RSUD Masohi diharapkan tidak hanya menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran, tetapi juga diwujudkan melalui langkah-langkah pembenahan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, masyarakat Maluku Tengah dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang semakin baik, layak, dan berkualitas.

"Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, peningkatan kualitas layanan RSUD Masohi menjadi salah satu hal yang perlu terus diperjuangkan melalui sinergi DPRD dan pemerintah daerah," pungkas Haurissa. (SM-02)